Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Papua (KONPAK), Detius Yoman, ketika wartawan Indopos menanyaakan perkembangan otsus papua ,baru-baru ini depan kantor KPK RI Jln.H.R Rasuna Said Jakarta. Pria Alumni Universitas Dr Soetomo Surabaya Lulusan Sarjana Ilmu Administrasi Niaga ini Mengatakan bahwa Jumlah Dana Otsus Papua Rp.30 triliun yang telah digelontorkan ke Papua dari 2001 hingga 2013 kurang lebih 13 Tahun untuk pelaksanaan Otonomi Khusus Papua oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan Mensejahterakan Orang Asli Papua dan diperuntukkan bagi Orang Asli Papua. saya menilai adalah jumlah fastastis dan besar, tetapi realisasinya dilapangan nol besar ,Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan perbaikan pembangunan yang berarti di seluruh papua.oleh karena itu pemerintah perlu dievaluasi teknis pengelolaanya.
Pemerintah Pusat perlu juga di pertimbangkan bahwa kondisi tofografi dan geografis alam papua yang begitu luas wilayahnya dan medan sulit di jangkau oleh transportasi udara ,darat dan laut bahkan daerah pegunungan papua terdapat berbukit, gunung, jurang, tebing dan lembah luasnya wilayah yang harus dibangun infrastrukturnya (jalan dari Provinsi Ke Kabupaten Kota, dari Kabupaten ke Distrik dan dari Distrik ke Kampung-Kampung), jembatang, pelabuhan, Bandar udara listrik ,air minum, pasar, telekomunikasi, pembangunan gedung sekolah,kantor,puskemas dan posyadu sangat penting maka pemerintah perlu dipertimbangkan bahwa untuk membangun papua memerlukan biaya yang sangat besar,sebab kemhalan harga bahan bangunan dan barang-barang serta penyediaan alat berat pembangunan. Konddisi ril alam pupua yatiu medan yang sulit, biaya yang tinggi, transfortasi mahal, karena sudah 13 Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus tetapi belum memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan kesejahteraan orang asli papua menjadi jauh stagnan dibanding daerah lain di Indonesia dimana selama ini pemerintah pusat kuncurkan dana otonomi khusus dengan jumlah besar yang digelontorkan ke papua namun faktanya tidak berjalan baik bisa kita katakan otsus gagal ini disebabkan karena dana otsus di korupsi oleh para politikus-politikus berdasi di papua sehingga kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat papua, malah kesenjangan semakin besar antara ekonomi PNS dengan masyarakat berpenghasilan rendah serta antara orang asli papua dengan non papua. orang asli papua merasa belum menikmati hasil dari pada dana otonomi khusus dan kehadiran otonomi daerah dan otonomi khusus di papua bukan untuk mensejahterakan orang asli papua namun kehadairan otsus/otda berdampak pada Pemusnahan Etnis Malanesia.
Papua surga bagi para koruptor sehingga saya merasa kami orang asli papua tidak akan pernah maju,mandiri dan sejahtera tapi yang akan terjadi adalah pemusnahan etnis Malanesia.
Faktanya ,Orang Asli Papua di jadikan sebagai proyek bagi eksekutif ,legislatif dan judikatif yang bertugas di papua. Hanehnya para pejabat papua tidak punya niat untuk membangun orang asli papua dengan cara pendekatan presuasif melalui komunikasi tapi pendekatan dengan cara kekerasan. orang asli papua dianggap musuh negara .Keadilan bagi orang asli papua hilang ,demokrasi bagi orang asli papua di rampas oleh penguasa demi dana otsus. Seharusnya membangun orang asli papua dengan hati,pikiran dan suara bukan dengan kekerasan. Hal ini terus terjadi maka orang asli papua akan menyangkal sebagai warga negara Indonesia.
Orang Asli Papua di provokasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melawan pemerintah .contohnya adalah Transaksi amunisi oleh aparat TNI/POLRI dan pembelinya adalah OPM,KKB,KSB,KNPB pada hal kelompok ini adalah musuh aparat TNI/POLRI padahal selama ini kita tauh bahwa OPM,KKB,KSB,KNPB adalah musuh TNI/POLRI mengejar sampai DPO .Hal seperti ini perlu di pertanyakan. Kejadian aneh terjadi di Kab.Paniai, dimana terjadi insiden penembakan dari satu arah tanpa ada perlawanan namun ada korban ,saat ini pelaku penembakan masih misteri dan Aparat Keamanan Polda Papua belum mampu untuk menggungkap indentitas pelaku. yang kedua transaksi amunisi oleh aparat TNI/POLRI di wamena dan di jayapura ptc hentrop dan pembelinya adalah musuh aparat.
Inplementasi pelaksanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi selama ini belum merata, belum maksimal sehingga memberdayakan ekonomi masyarakat tidak tercipta usaha ekonomi produktif dan kreaktif dari rakyat untuk berkembang dengan baik. Terjadi kesenjangan [gap] ekonomi dan hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sebab kondisi saat ini yang besar semakin besar dan yang miskin tetap miskin. Oleh karena itu pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Sebab kepincangan ekonomi adalah sumber ancaman kerawanan sosial dan stabilitas keamanan baik secara nasional maupun tingkat daerah. Solusi untuk membangun kesejahteraan rakyat adalah melalui strategi, kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah suatu cara menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menumbuh kembangkan usahanya yang pada suatu saat gilirannya nanti akan memunculkan petani-petani modern yang handal, maju, efisien dan tangguh sehingga kemampuan dan pendapatan serta kesejahteraan petani tersebut semakin meningkat. Terjadinya main set/perubahan pola berpikir petani yang bekerja; (tanaman pangan, perikanan/nelayan, perkebunan, peternakan) perubahan skalah usaha dari meramu atau subsistem menjadi petani andalan pada masa yang akan datang dan pada saatnya akan menjadikan papua sumber bahan pangan ; sehingga Indonesia akan mengurangi ketergantungan kebutuhan impor kedelai, gula, beras dan daging. Papua adalah sumber kekuatan ekonomi Indonesia, bahkan sumber kekuatan ekonomi dunia bila peningkatan produksi maupun member nilai tambah. Jadi masyarakat yang diberdayakan terjadi perubahan pola pikir untuk tidak hanya memproduksi apa yang di makan, tetapi juga memproduksi yang bisa dijual/dijadikan uang dan pola demikian akan menambah pendapatan masyarakat guna dapat di manfaatkan membiayai sejumlah kebutuhannya dalam rangka meningkatkan kesehjateraanya, karena dengan uang yang diperoleh akan dipakai/dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok [pangan,sandang,papan] dan membiayai pendidikn anak-anak mereka serta membiayai kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Adanya ketidakpuasan masyarakat dan merasa dianaktirikan, serta belum merasakan sebagai bagian dari rakyat bangsa Indonesia yang juga hendak dibangun dan merasakan hasil pembangunan serta pelayanan yang sesuai. Sebagian besar masyarakat belum merasakan peningkatan kehidupan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan fital lainnya, hal ini terlihat secara kasat mata di lapangan (distrik dan kampung-kampung) baik dari segi kebutuhan makanan, gizi kesehatan dan perumahan, listrik,, air bersih, pasar, tempat jual hasil produksi, sebagian masih sulitnya mengakses pendidikan karena kekurangan guru serta jangkauan ke sekolah, dikampung-kampung jalan kaki yang hanya melalui sungai, naik bukit turun lembah dalam hutan. Selain itu data-data statistik baik BPS pusat maupun BPS propinsi menunjukan tingkat angka kemiskinan yang masih tinggi yaitu yang tertinggi di Indonesia adalah Propinsi Papua 31%, sedangkan tingkat kemiskinan Nasional 11,96%. Selain itu rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia ditunjukkan oleh capaian indeks pembangunan manusia (IPM) 65,36 dengan indicator Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan pendapatan masyarakat serta usia harapan hidup masih jauh dibawah rata-rata nasional (72,77%) (BPS.2010). penelitian yundi (2010), jika dipapua dirata-ratakan antara tahun 2005-2008 semua hasil pembangunan yang dicapai selama ini lebih banyak dinikmati oleh sebagian kecil (20%) rumah tangga berpendapatan tinggi yang mendapat bagian sebesar 44% pertahun, sedangkan sebagian besar rumah tangga yang berpendapatan rendah (40%) hanya memperoleh 16,88% pertahun. Selain masalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesenjangan (GAP) pembangunan tetapi juga perlindungan dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu salah satu solusi yang saya tawarkan untuk pembangunan orang asli papua adalah pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan kesejahteraan rakyat yaitu pemberdayaan ekonomi sektor produksi pada UKM dan koperasi yang arahnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan terlebih dahulu melalui peningkatan produksi (komoditas barang) rakyat pada bidang-bidang usaha produktif yang ada dikampung sesuai dengan potensi lokal wilayah yaitu yang dapat dikelola sendiri masyarakat yang merupakan komoditas unggulan wilayah itu dan memiliki pasar artinya dapat dijual dan bisa laku dijual pasar baik lokal, regional maupun pasar internasional. kegiatan usaha diwadahkan dalam koperasi maupun UKM dengan bermitra BUMD/BUNM guna membantu pemesaran / distribusi hasil serta yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat secara rutin dan di evaluasi rutin oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam bentuk pendampingan berkelanjutan, pelatihan dan pengawasan, pengadaan dan penambahan tenaga PPL/ pendamping, pelatihan kewirausahaan, pemberian dan pemahaman/ pola pikir/ wawasan (main said) wirausaha ke depan untuk menabung memikirkan hari esok. Karena setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) untuk dapat dikembangkan. dengan prinsip produktifitas bahwa hari esok harus lebih dari ini dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin (filosofi produktivitas). Karena upaya peningkatan produktivitas adalah merupakan cara kerja baru, metode baru dan proses baru yang mampu memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya, dengan keyakinan, ketekunan dan usaha yang sungguh-sungguh, tantangan itu pasti terjawab tanpa kesukaran yang berarti. Sikap seperti ini dibutuhkan pada daerah yang sedang membangun jadi petani bukan hanya yang ditanam adalah yang cukup untuk dimakan sehari-hari tetapi juga mengusahakan produk apa yang bisa dijual untuk dijadikan uang. Diharapkan dengan melalui kegiatan ini masyarakat akan menerima uang dari penjualan hasil produksi guna meningkatkan kesejahteraan mampu sendiri membangun rumah sendri, membiayai kesehatan dan pendidikan anak-anaknya serta membeli kebutuhan fasilitas lainnya. Jadi polanya lebih diperbaiki dan diefektifkan sehingga dana otsus yang dibagikan kepada masyarakat, agar dapat bermanfaat maka terlebih dahulu masyarakat harus dikerjakan (misalnya berkebun, pertanian, tanaman pangan, memelihara ternak, ikan, berdagang, usaha lain-lain) masyarakat diminta untuk memulai usaha/bekerja baru diberi uang supaya uang tidak dihabiskan pada hal-hal yang kurang produktif. Sesuai data BPS Propinsi Papua Tahun 2010, jum lah penduduk papua yang bekerja pada sector pertanian dalam arti luas sebesar 70,03%, sementara yang bekerja pada sektor pertambangan 0,37%. Menurut sumber yang terpercaya pada dinas koperasi dan UKM bahwa usaha kecil dipapua sebagian besar atau 90% didominasi sektor pertanian dan agribisnis seperti halnya usaha perikanan (darat dan laut), peternakan (ayam,sapi,babi), tanaman pangan, perikanan ,peternakan,perkebunan (kedelai,kacang-kacangan, kopi,buah merah,kakao), agroindusri, hasil hutan (dammar,rotan), rumah makan, tanaman pangan (pada,ubi,jagung), usaha tahu tempe, pertukangan kayu, berbagai kerajian usaha kretif. Sedangkan usaha non pertanian/agribisnis adalah meliputi usaha cetak batu bangunan (tela), bengkel, industri kimia, dll. Dengan pemberdayan demikian maka masyarakat tidak akan menjadi penonton pembangunan di tanah papua, tetapi mereka akan sibuk memanfaatkan dan mengolah kekayaan alamnya sendiri yaitu mengubah potensial alam papua produktif tanpa harus menggunakan metode brutal, guna meningkatkan pendapatan mereka yang tujuannya peningkatan kesejahteraan. Dan dengan begitu masyarakat akan mandiri dan mengurangi rasa ketergantungan bantuan dari pemerintahan (subsidi,raskin dll). Dan ini sesuai dengan visi misi pemerintah propinsi papua yaitu papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Jadi kalau sebagian besar masyarakat papua kategori miskin bekerja pada sektor pertanian, agribisnis dan sektor informal pada wadah usaha kecil menegah maka kalau rakyat yang mau dibangun seharusnya anggaran pemerintah sebagian besar dialokasikan sektor-sektor tersebut guna membangun ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Bantuan pemesaran hasil produksi melalui BUMD, selain itu perbaikan jalan dan juga pelabuha-pelabuhan penghubung guna distribusi hasil produksi masyarakat serta pasar-pasar tingkat distrik guna penjualan hasil produksi rakyat. Sebab kunci ekonomi adalah produksi dan distribusi, dan kalau produksi masyarakat meningkat akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan pertumbuhan ekomoni dan penerimaan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan pada bidang kelembagaan koperasi dari UKM maka yang perlu dibenahi adalah organisasi dan kelembagaannya, manajemen organisasi dan penempatan personil yang kapabel serta kelengkapan surat-surat ijin usaha.
0 komentar:
Posting Komentar