Sesuai Dengan Fakta Lapangan ,Papua Di Jadikan Daerah Rawan Konflik ,Diciptakan Oleh Para Politikus-Politikus Berdasih, Demi Jabatan ,Pangkat Golongan Tertentu.
Detius Yoman Ketua Umum Konpak Papua " Siapa yang bilang keamanannya di papua tidak kondusif. Yang saya lihat masyarakat sangat senang dan tenang, bahkan masyarakat sambut baik ketika ada daerah otonom baru ,bahkan masyarakat sumbangkan harta untuk pesta SK kabupaten baru ,sangat luar biasa.Meski diakui sampai saat ini, masih ada saudara-saudara sesama anak bangsa yang sementara ini masih memiliki perbedaan ideology, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM),ya saya kira pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan secara presuasif ,membangun komunikasi yang baik dan menyadarkan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebab mereka itu saudara kita bukan orang lain. Karena itu, saya menekankan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya,Kabupaten Lanny Jaya ,Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika segera melakukan upaya pendekatan para KKB,KSB,OPM dengan niat baik agar mereka bisa bergabung dengan kita membangung papua lebih baik dan lebih aman tanpa kekerasan jadikan papua kota damai bebas kekerasan dan bebas korupsi.
" Saya yakin sebenarnya mereka itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan NKRI, tapi mereka itu hanya korban dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dan menghasut (memprovokasi) masyarakatnya contohnya.ada beberapa kabupaten terjadi perang saudara hanya masalah partai politik dan masalah Canlon Kandidat .seperti kabupaten tolikara dan kabupaten puncak papua,Kabupaten Nduga ,masalah pendukung calon kandidat bupati dan wakil bupati sampai ratusan orang mati sementara para polikus-poliikus hanya berdansa diatas darah rakyat dibunuh secara tragis oleh saudaranya .
Kabupaten Lanny Jaya, hampir saja terjadi perang saudara, masalah kursih DPRD tahun 2014.karena kepala daerah selalu intervensi penyelenggara pemilu KPUD,Pengawas pemilu PANWAS,PPD,KPPS,sampai kepala Desa bahkan bupati befa turun langsung ke TPS dengan tujuan menghilangkan suara seorang calon anggota DPRD yang bukan pendukungg dirinya . untung saja Lanny Jaya tidak terjadi perang karena intelektual lanny jaya menerima tindakan kepala daerah dengan kepala dingin dan selalu upaya melalui jalur hukum. Masyarakat lanny jaya sudah lama kecewa dan sakit hati tindakan saudara befa ,pada tanggal 7 april 2014 ,bupati melakukan pergantian kepala desa tanpa aturan.
saya sebagai putra daerah sangat menyesal kepemimpinan Bupati Befa Jigibalom di Kabupaten Lanny Jaya ,selama dua tahun ini membawah kesan yang tidak baik,bukannya jadi Pembina politik tetapi jadi pemain politik akhirnya mengecewakan anak-anak bangsa ingin maju untuk membangun bangsa ini namun secara tidak langsung melumpuhkan kader-kader pemimpin kedepan .
Saya mewakili dari para korban politik minta supaya saudara befa jigibalom ,kalo bisa belajar cara berpolitik yang sehat dan mengambil kebijakan ,keputusan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat ,pemerintah daerah agar tidak salah,karena sekarang ini banyak anak daerah sekolah dan ingin jadi pemimpin sama seperti yang lain .
Pelangaran –Pelangaran bupati lakukan selama dua tahun ini sesuai dengan catatan saya sebagai berikut :
(1)Pesta demokrasi di lanny jaya dinilai cacat hukum yakni PILGUB,PILEG dan PILPRES ,tidak demokratis karena intervensi bupati
(.2).tidak pidana korupsi keuangan Negara bersumber dari dana hibah Ta.2013 sebesar 16,764.400.000.
(3).pergantian kepala kampung lama dan melantik kepala kampung baru secara tiba2x tanpa aturan dan hal itu sudah melanggar peraturan pemerintahan desa no 32 /1
( 4) pergantian kepala desa pada minggu tenang ,pada hal minggu tenang adalah libur nasional.
( 5) bupati tidak bisa kordinasi kerja dengan SKPD ,namun menjalannkan pemerintahann sesuai dengan pemikiran sendiri.(
6) Bupati sendiri memberikan uang 100 juta kepada pimpinan OPM ,dengan alasan dirinya diancam OPM, itu tidak masuk akal sebab kami tahu pengawal bupati 20 orang keamanan.Jika dirinya diancam kenapa tidak melaporkan pihak berwajib? Saya kira bupati sudah mengerti hukum dan tahu jalur hukum ,kenapa tidak melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak,masa bodoh kasih uang untuk ke PNG itu tidak logis dan perlu di pertanyakan .pengakuan bupati di media Liputang6.com.bahwa dirinya pernah berikan uang 100 juta kepada OPM,setelah saya cek uang yang bupati berikan kepada enden wanimbo pada tanggal 24 November 2014 adalah Rp. 200 juta. Bupati telah bohong .
Saya minta bupati segera hentikan memancing situasi keamanan di lanny jaya. Tugas bupati melakukan pendekatan dan membangun komunikasi kepada OPM .bukan mengusir mereka. Semua pembicaraan saudara befa jigibalom,membuat kelompok itu emosi .saya dapat telp dari lanny jaya .bahwa pada saat acara pernyataan sikap antar kepala desa ,komentar bupati bukan membuat saudara-saudara kita untuk berhenti aksi kekerasan tapi justru memancing situasi.
Kalau masyarakat sendiri menurut detius yoman, sangat tidak mungkin memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Sebab, hal itu bisa dilihat dengan betapa lugunya mereka, ikhlas dan bersahabatnya warga masyarakat.Seperti yang dilihat sendiri, setiap rombongan Eksekutf,Legislatif judikatif pusat mupun provinsi turun kujungan kerja ke daerah, warga masyarakat saling menyapa dan memberi salam dengan penuh keihklasan dan kerendahan. Mana ada kehidupan santuan seperti itu ditemui di Jawa, bahkan satu sama lain sudah tidak peduli.
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
Eksekutf,Legislatif judikatif Bidik Hati Rakyat Detius Yoman menegaskan, di Negara ini Eksekutf,Legislatif judikatif tidak memiliki musuh, namun yang ada adalah melayani,melindunggi ,mengayomi dan membangun. Jika ada yang beda pendapat
,lawan beda pendapat itu, bukan emosi yang digunakan, tapi mulut dan pendekatan-pendekatan kasih sayang yang harus dikedepankan .
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan uu pemerintah pusat. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua.
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan uu pemerintah pusat. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua.
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
EKSEKUTIF LEGISLATIF DI PAPUA MEMBOHONGGI BPK PAPUA , KAPOLDA PAPUA DAN KEJATI PAPUA.
Eksekutif dan Legislatifselama ini buat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)penuh kebohongan alias rekayasa . kami menilai LPJ pertahun di buat pemerintah penuh direkayasa ,dimana LPJ di atas kertas putih terlihat bersih.LPJ tersebut bersih di atas kertas tapi tinta hitam kotor artinya laporan pertanggungjawaban selama ini di buat oleh pemerintah dalam kertas putih bersih tapi tinta hitam yang di gunakan kotor .faktanya, lpj di buat tidak sesuai dengan realisasi anggaran di lapangan .
Pemerintah Daerah bersama anggota DPR selama ini tidak bekerja demi insfrastruktur pembangunan didaerah, pembangunan ekonomi rakyat ,pembangunan SDM, pembangunan kesehatan tapi dana otsus di pakai untuk kegiatan lain .faktanya laporan pertanggungjawaban LPJ hanya rekayasa dan penuh kebohongan belaka. Masyarakat papua menilai, DPRD kabupaten kota tidak paham fungsi kerjanya harusnya seorang anggota DPR harusnya mengerti fungsinya sebagi mewakili rakyat, untuk pengawasan anggaran adalah komisi kebohongan dan penuh muatan politik semata dan kepentingan .
Sebuah kasus penipuan rekayasa dalam laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2013, terjadi di kabupaten lanny jaya –papua .
Pada tanggal 13 maret 2013 , MAKI WPTP melaporkan kasus tindak pidana korupsi kabupaten lanny jaya sebesar Rp. 16,764.400.000 .dan pengadaan Mobil Land Rover DS 1 L J pada Dit Reskrimsus Polda Papua .
Dir reskrimsus polda papua percaya atas laporan pemerintah daerah yang menyetujui salah seorang oknom anggota DPRDLanny Jaya akhirnya Dir Reskrimsus Polda Papua, menyatakan bahwa kabupaten lanny jaya tidak menemukan adanya penyimpangan dana alias korupsi.akhirnya saya bersama rekan-rekan laporkan kepada KPK RI, Mabespolri dan Kejaksaan Agung RI. kasus tipikor lanny jaya sebesar Rp. 16,764.400.000 telah di tangani serius oleh Dirjen Tipikor Polri dan Dirjen Tipikor Polri telah menyurati kapolda papua pada tanggal 12 agustus 2014 terkait kasus tipikor lanny jaya tahun anggaran 2013 sebesar 16,764.400.000. pemerintah daerah tidak sesuai dengan hasil di lapangan dan laporan pertanggung jawaban –LPJ yang di buat itu ada salah satu oknom anggota DPRD lanny jaya tanda tanggan LPJ Ta 2013. Menurut keterangan anggota DPRD lanny jaya bahwa lpj ta 2013, bupati bersama setda diminta tanda tangan dengan jaminan dirinya akan mendapat posisi ketua DPRD lanny jaya untuk periode 2014 /2019.
KONPAK ,MINTA KAPOLDA PAPUA,PANGDAM 17 CENDRAWASIH PAPUA MENGUSUT PELAKU `PEREDARAN AMUNISI DI PAPUA.
Belakangan ini ,Papua di kejutkan kabar tentang transaksi amunisi oleh oknom anggota tni/polri kepada kelompok kkb,ksb/opm di sejumlah daerah.
Kalau masyarakat sendiri menurut detius yoman, sangat tidak mungkin memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Sebab, hal itu bisa dilihat dengan betapa lugunya mereka, ikhlas dan bersahabatnya warga masyarakat. Seperti yang kita lihat sendiri selama ini, setiap rombongan Eksekutf,Legislatif judikatif pusat mupun provinsi datang kujungan kerja ke daerah, warga masyarakat saling menyapa dan memberi salam dengan penuh keihklasan dan kerendahan. Mana ada kehidupan santuan seperti itu ditemui di Jawa, bahkan satu sama lain sudah tidak peduli.
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
Saya berikan Tugas kepada Eksekutf,Legislatif judikatif di papua adalah Bidik Hati Rakyat Detius Yoman menegaskan, di Negara ini Eksekutf,Legislatif judikatif tidak memiliki musuh, namun yang ada adalah melayani,melindunggi ,mengayomi dan membangun. Jika ada yang beda pendapat ,lawan beda pendapat itu, bukan fisik yang digunakan, tapi mulut dan pendekatan-pendekatan kasih sayang yang harus kedepankan .
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan amanat uu pemerintah pusat dan uu otsus. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua dan mengakui orang papua .
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan amanat uu pemerintah pusat dan uu otsus. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua dan mengakui orang papua .
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
0 komentar:
Posting Komentar