Korupsi Dari Konpak Papua

Bagian Pertama

Sering kita mendengar kata yang satu ini, yaitu “KORUPSI”, korupsi ada di sekeliling kita, mungkin terkadang kita tidak menyadari itu. Korupsi bias terjadi dirumah, sekolah, masyarakat, maupun diintansi tertinggi dan dalam pemerintahan. Mereka yang melakukan korupsi terkadang mengangap remeh hal yang dilakukan itu. Hal ini sangat menghawatirkan, sebab bagaimana pun, apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi akan dapat merusaknya.

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = yang artinya :(busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, ini adalah salah satu tindak korupsi

Dari sudut pandang yang lain, misal nya dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi adakalanya berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau bisa saja perorangan. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas atau kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

 Dari kenyataan diatas dapat ditarik dua kemungkinan melakukan korupsi, yaitu ;

 1.  Metode yang digunakan oleh pendidik belum sesuai dengan kenyataannya, sehingga pelajaran yang diajarkan tidak dapat dicerna secara optimal oleh anak didik.

 2. Kita sering menganggap remeh bahkan malas untuk mempelajari hal ini , karena kurangnya motivasi pada diri sendiri, sehingga sering sekali berasumsi “untuk apa mempelajari “ padahal itu sangat penting untuk diketahui agar tahu hak dan kewajiban kita untuk papua ini.

TUJUAN

 Harapan kami mempelajari ini supaya tidak ada lagi korupsi di Papua dan bersih seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera, makmur dan mandiri.

 A.    PENGERTIAN KORUPSI

 Korupsi berasal dari bahasa latin corupto cartumpen yang berarti; busuk atau rusak. Korupsi ialah prilaku buruk yang dilakukan pejabat publik secara tadak wajar atau tidak legal untuk memparkaya diri sendiri.

 Dari segi hukum korupsi mempunyai arti ;

a.     Melawan hukum

 b.    Menyakahgunakan kekuasaan

c.     Memperkaya diri

d.    Merugikan keuangan Negara

e.     Merugikan Pembangunan Serta Masyarakat

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gambling dijelaskan dalam UU No 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana.

B.    PENGERTIAN KORUPSI SECARA HUKUM

Merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian “ korupsi “ lebih ditekankan pada pembuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi atau golongan.

Arti dari pada kalimat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

·     Korupsi yaitu menyelewengkan kewajiban yang bukan hak kita.

·    Kolusi ialah perbuatan yang jujur, misalnya memberikan pelican agar kerja mereka lancar, namun memberikannya secara sembunyi-senbunyi.

 ·    Nepotisme adalah mendahulukan orang dalam atau keluarga dalam menempati suatu jabatan.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencangkup unsure-unsur sebagai berikut;

·       Perbuatan melawan hukum

 ·       Penyalahgunaan kewenangan

·       Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

C.    DAMPAK NEGATIVE KORUPSI YANG DITIMBULKAN.

 Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan didalam dunia politik , korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance).

D.   CONTOH KASUS KORUPSI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

-         Suap/Sogok Agar Lolos Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-           Suap/Sogok Hakim RT/RW,KEPALA DESA Dan POLISI Agar MasalahSelesai

Hal yang demikian ini merupakan contoh koupsi yang paling sering terjadi setiap tahunnya. Mereka lebiah baik menjual sawah, ladang, kebun, atau rumah hanya untuk menyogok agar dirinya bisa lolos menjadi PNS. Hanya orang-orang  yang masih primitiflah yang mau melakukan hal semacam itu. Sangat merugikan sekali bagi oramg lain dan dirinya sendiri, mereka tidak sadar bahwa gajinya itu adalah dari uangnya sendri.

E.   AKIBAT DARI KORUPSI

1.    Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.

2.    Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

3.    Menurunya pendapatan Negara.

4.    Hukum tidak lagi dihormati.

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORUPTOR

Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

a.          Pidana mati

Dapat dipidanakan mati kepada orang yang melawan hukum  atau merugikan Negara ( perekonomian).

b.    Pidana penjara

Seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

c.     Pidana tambahan

Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

BagianKetiga

 PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Dari pembahasan seputar korupsi, dapat diberi kesimpulan yaitu;

1.     Korupsi ialah perilaku yang buruk yang tidak legal dan tidak wajar untuk memperkaya diri

2.     Korupsi dinilai dari sudut manapun ia tetap suatu pelangaran

3.     Korupsi mengakibatkan kurangnya pendapatan Negara/Daerah dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

04.23