Jayapura 03 janoari 2015 ,Detius Yoman Ketua Umum Konpak Papua. menulis sebuah opini dengan judul “Masyarakat Papua Harus Perang Melawan Koruptor.
Perbuatan Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kesepakatan antar negara perang terhadap kejahatan itu karena efek dan akibat yang ditimbulkan dapat meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat dan negara. Seperti konpak,kampak,kmpb yang perang terhadap korupsi bukanlah semata pada alasan merugikan pembangunan ekonomi, tetapi mereka menyatakan bahwa korupsi telah menghancurkan etos kerja produktif manusia. Virus korupsi bukan saja menghancurkan moral tetapi mendorong manusia untuk tidak produktif, bermalas-malasan, dengan kekuasaan yang dimiliki dapat dengan mudah mendapatkan kekayaan. Karena daya rusak korupsi terhitung dahsyat. Bukan hanya menghancurkan moral, tetapi dianggap mampu membunuh solidaritas hingga merusak infrastruktur. Bahkan bisa pula membunuh banyak orang atau setidak-tidaknya memarjinalkan warga tertentu, merusak tatanan, hingga memperkokoh perbedaan kelas. Sehingga berkembang pendapat bahwa negara, organisasi (termasuk partai politik) tidak akan runtuh karena perang, tetapi mengidap korupsi yang akut.
Namun pemerintah provinsi papua dan papua barat belum secara serius mencanangkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Akibatnya pandangan umum di masyarakat, masih menempatkan korupsi hanya sebagai tindak kriminal biasa. Bahkan lebih rendah ketimbang kejahatan para perampok,pemabuk,tpn/opm . Padahal daya rusak yang dilakukan oleh koruptor lebih menghancurkan bila dibandingkan tindakan kriminal para perampok,pembuk,tpn/opm sekalipun. Pelaku kriminal (atau terdakwa) malingCelana dalam lebih malu di sorot kamera , sedangkan terdakwa korupsi bisa tersenyum dan tertawa lepas. Masyarakat menganggap mencuri seekor babi adalah tindakan buruk. Padahal, nilai seekor babi jauh di bawah nilai yang diambil koruptor. Bila para napi pembunuh bebas, dia tidak merasa bisa pulang ke rumah karena sudah terkena saksi sosial di kampungnya. Sebaliknya koruptor yang telah bebas dari penjara, bisa mendapat dukungan masyarakat hingga dapat mencalonkan diri sebagai Bupati. Ironisnya memang. Apakah hal tersebut kesalahan masyarakat. Saya rasa tidak. Karena konstruksi sosial di masyarakat memang dibentuk oleh negara. Jika pemerintah daerah tidak serius dan abaikan, maka cara pandang masyarakatpun tidak akan menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat membahayakan. Sebagaimana papua dan papua barat begitu gencar melakukan upaya penanaman wacana, bahwa tpn/opm adalah kejahatan luar biasa. Sehingga timbul ketakutan di masyarakat, jika dituduh dengan sebutan makar, pengacau dan tpn/opm. Hukuman mati dianggap hanya layak bagi tpn/opm. Padahal banyak praktisi hukum mengingatkan bahwa daya rusak opm dan korupsi sama beratnya. Malah ada yang berasumsi korupsi lebih kejam dari opm. tpn/opm yang sebenarnya adalah para pejabat berdasih baik Eksekutif ,Legislatif danYudikatif yang ada di provinsi Papua maupun kabupaten /kota di seluruh Tanah Papua.
Pesan Kepada Aparat Penegak Hukum Di Tanah Papua –Inddonesia Bahwa
pertama,Masyarakat Anti Korupsi Papua ,pesan kepada aparat penegak hukum diminta tidak berikan istimewa hukumm bagi para koruptor.
Kami tegaskan kepada aparat penegak hukum bahwa seorang pejabat Negara terindikasi korupsi dan resmi tersangka korupsi maka, aparat penegak hukum segera mengeluarkan surat pemberitahuan,suratpemanggilandansuratpenangkapanpaksa agar proses hukumlancar danaman ,tersangkatidakmemberlakukanistimewa hukumdalamTahananmaupunLembagaPemasyarakatan-LP.
Kedua ,Aparatpenegakhukumjanganberlarut –larutpenanganankasustipikor,apabilaadalaporannmasyarakatmakasegeramelakukanpenyelidikandanpenyidikanlaporan .
Jikaseorangpejabat Negara resmitersangkamaka,aparatmempunyaihakdantanggungjawabmengundangpelakuatausaksi , aparatberhakmenangkappelakudanmenyitabarangbukti demi hukum.
AparatPenegakHukumDimintaTidakBerikanPenangguhanPenahanan
Kami tegaskanbahwaTidakBerikanPenangguhanPenahananbagi tersangka dengan alasanapapun,jikatersangkamemintapenangguhanpenahanandenganalasanngangguankesehatan. kami minta ,janganberikanijin,kecualiadaketerangandokterdanharusdisertakanketerangandokter.
Mengapaharusdiberikanpenangguhanpenahanandisertaiketerangandokterkarenaadapengalamanburuk yang di alamikejaksaannegeriMerauke,dimanaonkomtersangkapengadaan speed boat FiktifatasnamaSuwardiberhasilkaburdarirumahsakitdansementarasuwardimasukdalamdaftarpencarian orang ( DPO).
AparatPenegakhukumdimintatidak lindunggikoruptor
AparatpenegakhukumbaikKEJATI,KEJARIdan POLDAsekali-kali janganpernahmelindunggiparakoruptorkarenatindakanparakoruptormerugikankeuangan Negara ,merugikanperekonomianmasyarakatdanmengacaukankeamanandaerah /wilayahsertamembunuhmasyarakatsecarasistematik. Contohnya.Akibatdaripadakorupsi,masyarakatawamjadikorbanhartadankorbannyawa.Berangkatdaripengalamantahunlalu, dimanapadatahun 2012 , ada 3 kabupatenterjadiperangantarmasyarakatyakni : KabupatenPuncak Papua –Ilaga ,KabupatenTolikara –KarubagadanKabupatenNduga –Genyam ,
ttigadaerah,terjadipeperanganantarmasyarkatbukankarenaperebutanlahan/perbatasan,namunmasalahpendukungcalonkandidatnya. Sayatelahmengetahuidanmengikutisemuakejadikonflikantarmasyarakatsampaikorbanjiwa ,actor/otaknyaadalahparacalonkandidatsendiriyang mempengaruhimasyarakat, demi perebutankekuasaan di daerahtersebut.
Aparat Penegak hukum dimintatidakmembelahkoruptor
JikaseorangbupatiwalikotaatauDPR terindikasikorupsimakaaparatpenegakhukum TNI/POLRI yang bertugas di papuajangansekali-kali membelaseorangkoruptordengankekuatansenyata .aparatpenegakhokummembelahkoruptorsama sajamembelahTerorisataumembelah TPN/OPM dansipembelaikutterlibatkorupsikeuangan Negara danmenikmatihasiluangkorupsi.
ApabilaadakedapatanoknomanggotaTNI/POLRI membelakoruptormaka,kami siapmelaporkankepusatuntukmencobotdarijabatannya.
Aparat Penegak hukum diminta mencabut hak-haknya bagi koruptor
Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk segera mencabut hak-haknya bagi seorang pejabat Negara terbukti melakukan kejahatan korupsi keuangan Negara untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi maka harus segera menyita seluruh harta kekayaan miliknya berasal dari hasil korupsi dan segera mencabut hak-haknya sebagai PNS/Pejabat .
0 komentar:
Posting Komentar