Abepura, Jubi – “Saya tahu di mana OPM (Organisasi Papua Merdeka) berada, dukungan persenjataannya pun saya tahu. Kalau saya mau, sekali tumpas selesai,” ucap Mayjen TNI Christian Zebua, Pandam XVII Cendwasih, 19 September 2014.(http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/17263-“saya-tahu-dimana-opm-berada”).
Pernyataan itu sangat mengejutkan kita. Warga yang tidak suka berpikir sekalipun pasti bertanya-tanya: ada apa dengan pernyataan yang sangat ambigu itu? Kalau tahu pemasok pesenjataan, mengapa sang jenderal tidak memburu otak di balik semua penembakan di Papua itu? Mengapa tidak sekali tumpas saja kelompok yang mengancam kenyamanan warga negara itu?
Kita tidak mau mengada-adakan jawaban atas pertanyaan. Kita hanya perlu mengingat pernyataan Lukas Enembe, Gubenur Papua, yang sama mengejutkan publik Indonesia mengenai sumber persenjataan OPM. Pernyataan Enembe disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di awal tahun ini, terkait kondisi maraknya penembakan di Papua.
Menurut Enembe, maraknya penembakan di Papua bagian dari ulah aparat yang datang ke Papua dengan menjual amunisi ke masyarakat lokal. “Kapolri dan Panglima tertibkan itu amunisi, karena amunsinya dijual oleh anggota kita sendiri,” tegas Lukas saat ditemui awak media di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Enembe mencurigai persediaan peluru kelompok bersenjata yang tidak pernah habis saat baku tembak dengan aparat. Ia juga membantah bila ada pembelian senjata ilegal di Papua, karena keamanan di sana sangat ketat. “Sulit membawa senjata atau amunisi ilegal dari luar Papua, kecuali membeli dari aparat yang bertugas,” katanya.
Media massa pun pernah mencatat pernyataan anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai. Ia menilai ada kejanggalan yang terjadi saat para aparat yang datang dari luar Papua. Mereka datang membawa begitu banyak amunisi, namun setelah pulang amunisi dinyatakan habis. Karena itu, politikus Partai Golkar ini meyakini kelompok bersenjata di Papua mendapat amunisi justru dari aparat keamanan sendiri.
“Dari mana amunisi bisa masuk ke sana? Ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawah apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa Rp16 M,” kata Yorrys.
Menurut dia, amunisi dijual oleh para aparat keamanan dengan harga Rp1.500 per butir. Dia juga yakin hal ini terjadi karena selongsong yang ditemukan dalam penyisiran tempat kontak senjata itu berasal dari PT Pindad kerap digunakan aparat keamanan.
“Amunisi terbatas, kenapa kontak senjata dari tahun ke tahun amunisi tidak pernah habis temuan selongsong buatan Pindad, dari mana itu barang?” tandasnya.
Kita mesti ingat pengakuan Panglima OPM, usai penembakan di Lani Jaya beberapa waktu lalu. Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII, Erin Enden Wanimbo, menyatakan bahwa memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua, belakang ini lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.
“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada media Jubi via selulernya, Jumat (8/8).
Menurutnya, setelah bertemu dengan anggota polisi bernama Rahman itu, terjadilah perselisihan. Wanimbo mengklaim, aparat kepolisian yang datang menggunakan dua mobil itu berusaha menangkap dan menembak dirinya. Namun, Wanimbo duluan bertidak menembak mati dua anggota polisi. Satu tewas dan dan melukai satu yang lain.
“Kami lalu membawa lari empat senjata mereka. Hari kedua mereka masuk dan melakukan operasi. Mereka bakar honai, rumah dan bunuh babi,” ujarnya. Perampasan senjata TNI/Polri sering terjadi di wilayah Gunung atas nama OPM ataupun yang bukan. Kita sulit pastikan itu OPM atau bukan karena ada istilah binaan.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah pernyataan Wanimbo itu. “Itu tidak benar. Mereka dapat amunisi dan Senjata Api (Senpi) karena merampas dari anggota kami yang ada di sana,” kata Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol), Paulus Waterpau kepada media ini.
Pernyataan bantahan yang lebih halus datang dari wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Ia tak percaya dengan statemen Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan bahwa personel TNI-Polri kerap menjual amunisi ke warga Papua. Ia yakin OPM menggunakan senjata lama atau senjata tua.
“Kalau saya tak percaya, TNI (khususnya non organik) menjual peluru ke gerombolan OPM. Senjata yang digunakan OPM adalah senjata tua jenis LE, SP 1 dan Steyer,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2). (http://merdeka.com)
Pernyataan-pernyataan yang mengejutkan itu semua terungkap dalam tahun 2014 ini dari mulut pejabat negara. Penjabat negara yang mengendalikan roda pemerintah nasional di daerah. Paling kurang mereka mengetahui apa yang mereka katakan. Mereka pasti bertangungjawab atas pernyataan mereka.
Karena itu, kita mengharapkan pengungkapan itu awal dari mencari pemain dibalik penembakan di Papua, namun semua itu meuncul dan menghilang begitu saja. Gubernur maupun Pandam XVII Cenderawasih yang memimpin prajurit TNI, yang berusaha mengamankan Papua dari konflik kekerasan mendiamkannya. Kalau memburu warga binaan daripada otaknya, jauh dari menyelesaikan konflik. Kelompok binaan akan tetap eksis hingga ada alasan pembunuhan terus terjadi. Atau kita patut mencurigai: apakah ini kesengajaan pemerintah membiarkan pembunuhan terhadap rakyat sipil maupun aparat, baik itu TNI/maupun Polri terus terjadi? Apakah ini ketidakadaan niat yang serius pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua?
Kalau tidak mau mengungkap otak di balik pemasok tima pembunuh rakyat, mengapa menjadi pemimpin di wilayah konflik ini? Mengapa terus melakukan pengiriman pasukan, mengamanankan dan pengejaran terhadap mereka yang dicurigasi sebagai pelaku?Apakah konflik Papua menjadi lahan subur bagi yang menjadi pejabat negara?
Rakyat mungkin mengerti momen para pejabat negara itu memberikan pernyataan. Rakyat patut mencurigai momen dan ambisi yang memberikan komentar kotraversial itu. Mereka bisa saja memanfaatkan situasi Papua mengamankan kepentingannya. Entahlah. Bisa popularitas, jabatan dan kepentingan ekonomi. (Mawel Benny)
Pernyataan itu sangat mengejutkan kita. Warga yang tidak suka berpikir sekalipun pasti bertanya-tanya: ada apa dengan pernyataan yang sangat ambigu itu? Kalau tahu pemasok pesenjataan, mengapa sang jenderal tidak memburu otak di balik semua penembakan di Papua itu? Mengapa tidak sekali tumpas saja kelompok yang mengancam kenyamanan warga negara itu?
Kita tidak mau mengada-adakan jawaban atas pertanyaan. Kita hanya perlu mengingat pernyataan Lukas Enembe, Gubenur Papua, yang sama mengejutkan publik Indonesia mengenai sumber persenjataan OPM. Pernyataan Enembe disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di awal tahun ini, terkait kondisi maraknya penembakan di Papua.
Menurut Enembe, maraknya penembakan di Papua bagian dari ulah aparat yang datang ke Papua dengan menjual amunisi ke masyarakat lokal. “Kapolri dan Panglima tertibkan itu amunisi, karena amunsinya dijual oleh anggota kita sendiri,” tegas Lukas saat ditemui awak media di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Enembe mencurigai persediaan peluru kelompok bersenjata yang tidak pernah habis saat baku tembak dengan aparat. Ia juga membantah bila ada pembelian senjata ilegal di Papua, karena keamanan di sana sangat ketat. “Sulit membawa senjata atau amunisi ilegal dari luar Papua, kecuali membeli dari aparat yang bertugas,” katanya.
Media massa pun pernah mencatat pernyataan anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai. Ia menilai ada kejanggalan yang terjadi saat para aparat yang datang dari luar Papua. Mereka datang membawa begitu banyak amunisi, namun setelah pulang amunisi dinyatakan habis. Karena itu, politikus Partai Golkar ini meyakini kelompok bersenjata di Papua mendapat amunisi justru dari aparat keamanan sendiri.
“Dari mana amunisi bisa masuk ke sana? Ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawah apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa Rp16 M,” kata Yorrys.
Menurut dia, amunisi dijual oleh para aparat keamanan dengan harga Rp1.500 per butir. Dia juga yakin hal ini terjadi karena selongsong yang ditemukan dalam penyisiran tempat kontak senjata itu berasal dari PT Pindad kerap digunakan aparat keamanan.
“Amunisi terbatas, kenapa kontak senjata dari tahun ke tahun amunisi tidak pernah habis temuan selongsong buatan Pindad, dari mana itu barang?” tandasnya.
Kita mesti ingat pengakuan Panglima OPM, usai penembakan di Lani Jaya beberapa waktu lalu. Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII, Erin Enden Wanimbo, menyatakan bahwa memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua, belakang ini lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.
“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada media Jubi via selulernya, Jumat (8/8).
Menurutnya, setelah bertemu dengan anggota polisi bernama Rahman itu, terjadilah perselisihan. Wanimbo mengklaim, aparat kepolisian yang datang menggunakan dua mobil itu berusaha menangkap dan menembak dirinya. Namun, Wanimbo duluan bertidak menembak mati dua anggota polisi. Satu tewas dan dan melukai satu yang lain.
“Kami lalu membawa lari empat senjata mereka. Hari kedua mereka masuk dan melakukan operasi. Mereka bakar honai, rumah dan bunuh babi,” ujarnya. Perampasan senjata TNI/Polri sering terjadi di wilayah Gunung atas nama OPM ataupun yang bukan. Kita sulit pastikan itu OPM atau bukan karena ada istilah binaan.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah pernyataan Wanimbo itu. “Itu tidak benar. Mereka dapat amunisi dan Senjata Api (Senpi) karena merampas dari anggota kami yang ada di sana,” kata Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol), Paulus Waterpau kepada media ini.
Pernyataan bantahan yang lebih halus datang dari wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Ia tak percaya dengan statemen Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan bahwa personel TNI-Polri kerap menjual amunisi ke warga Papua. Ia yakin OPM menggunakan senjata lama atau senjata tua.
“Kalau saya tak percaya, TNI (khususnya non organik) menjual peluru ke gerombolan OPM. Senjata yang digunakan OPM adalah senjata tua jenis LE, SP 1 dan Steyer,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2). (http://merdeka.com)
Pernyataan-pernyataan yang mengejutkan itu semua terungkap dalam tahun 2014 ini dari mulut pejabat negara. Penjabat negara yang mengendalikan roda pemerintah nasional di daerah. Paling kurang mereka mengetahui apa yang mereka katakan. Mereka pasti bertangungjawab atas pernyataan mereka.
Karena itu, kita mengharapkan pengungkapan itu awal dari mencari pemain dibalik penembakan di Papua, namun semua itu meuncul dan menghilang begitu saja. Gubernur maupun Pandam XVII Cenderawasih yang memimpin prajurit TNI, yang berusaha mengamankan Papua dari konflik kekerasan mendiamkannya. Kalau memburu warga binaan daripada otaknya, jauh dari menyelesaikan konflik. Kelompok binaan akan tetap eksis hingga ada alasan pembunuhan terus terjadi. Atau kita patut mencurigai: apakah ini kesengajaan pemerintah membiarkan pembunuhan terhadap rakyat sipil maupun aparat, baik itu TNI/maupun Polri terus terjadi? Apakah ini ketidakadaan niat yang serius pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua?
Kalau tidak mau mengungkap otak di balik pemasok tima pembunuh rakyat, mengapa menjadi pemimpin di wilayah konflik ini? Mengapa terus melakukan pengiriman pasukan, mengamanankan dan pengejaran terhadap mereka yang dicurigasi sebagai pelaku?Apakah konflik Papua menjadi lahan subur bagi yang menjadi pejabat negara?
Rakyat mungkin mengerti momen para pejabat negara itu memberikan pernyataan. Rakyat patut mencurigai momen dan ambisi yang memberikan komentar kotraversial itu. Mereka bisa saja memanfaatkan situasi Papua mengamankan kepentingannya. Entahlah. Bisa popularitas, jabatan dan kepentingan ekonomi. (Mawel Benny)
0 komentar:
Posting Komentar