 |
| AREA TAMBANG PT.FREEPORT DI TEMBAGAPURA-PAPUA/FOTO : D.KOBEPA DOK PRIBADI |
PAPUA-Melalui anak perusahaannya, Freeport-McMoRan yang berbasis di AS mengoperasikan tambang emas terbesar dan paling menguntungkan di Indonesia di provinsi Papua.
Perubahan undang-undang pertambangan di Indonesia awal tahun ini menimbulkan harapan bahwa masyarakat adat Papua akhirnya bisa mendapatkan saham di tambang tersebut.
Dengan negosiasi antara pemerintah dan perusahaan yang tersangkut pada isu-isu kunci, para aktivis mengatakan bahwa harapan ini mungkin terlalu dini.
Harapan tinggi bahwa tambang emas terbesar di dunia akhirnya akan memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat yang selama ini berpuluh-puluh tahun menjadi sumber pertengkaran yang telah dikempiskan saat negosiasi menghantam sebuah dinding.
Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan rincian kesepakatan jangka panjang untuk perpanjangan kontrak perusahaan untuk mengoperasikan tambang emas dan tembaga raksasa Grasberg di provinsi Papua, yang akan berakhir pada 2021.
Freeport mengumumkan pada bulan Agustus bahwa mereka telah setuju untuk melakukan divestasi 51 persen saham di anak perusahaannya di Indonesia, PT Freeport Indonesia (PTFI), dimana saat ini memegang 90,64 persen saham, menyusul tekanan yang terus menerus oleh pemerintah untuk mereformasi sektor pertambangan yang telah lama dilihat tidak berbuat cukup untuk memberi manfaat bagi masyarakat lokal atau berkontribusi pada perekonomian nasional.
Sebagai bagian dari perubahan undang-undang pertambangan yang lebih luas, pemerintah mewajibkan semua perusahaan pertambangan membangun pabrik peleburan di dalam negeri; mengubah kontrak yang ada menjadi izin yang lebih fleksibel; dan, bagi mereka yang memiliki pemegang saham mayoritas asing, melepaskan 51 persen saham mereka dalam operasi mereka ke mitra lokal dalam satu dekade dari pertambangan yang mulai diproduksi.
Pengumuman Freeport disambut oleh orang-orang Indonesia, yang banyak di antaranya percaya bahwa negara tersebut telah mendapatkan ujung pendek tongkat itu dalam urusan bisnisnya dengan para penambang asing.
Penduduk asli Papua, khususnya, menyambut baik pengumuman tersebut, dengan harapan kontrak yang digambar ulang pada akhirnya akan mengatasi dampak operasi penambangan perusahaan terhadap masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tapi karena negosiasi antara Freeport dan pemerintah mengenai syarat divestasi tersebut, peran yang akan dimainkan orang Papua dalam menentukan masa depan proyek pertambangan sekali lagi diselimuti ketidakpastian.
Berbagi kekayaan
Pada 2016 saja, operasi Freeport di Indonesia menghasilkan pendapatan $ 3,8 miliar untuk perusahaan induknya. Namun, meski memiliki tambang emas paling menguntungkan di dunia, Papua tetap merupakan provinsi termiskin di Indonesia, di mana 28 persen masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini juga memiliki tingkat kematian dan angka melek huruf terburuk di Asia.
Untuk memastikan bahwa beberapa pendapatan tambang menetes ke orang Papua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan bahwa sampai 10 persen saham PTFI harus disediakan untuk pemerintah Papua dan masyarakat asli Papua.
Namun Freeport menolak keras rencana pemerintah untuk mengelola divestasi tersebut. Dalam sebuah surat tertanggal 28 September, perusahaan tersebut menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat dengan penilaian, waktu dan struktur yang diajukan oleh pemerintah.
Pemerintah telah mengusulkan untuk mengakuisisi saham mayoritas di PTFI pada akhir 2018, namun Freeport menginginkan divestasi tersebut berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun. Ia juga menginginkan agar saham pertama ditawarkan secara publik melalui bursa, daripada dialokasikan langsung ke pemerintah.
Harganya adalah titik lain yang mencuat. Tahun lalu Freeport menawarkan untuk melakukan divestasi 10,64 persen saham di PTFI sebesar $ 1,7 miliar, yang akan memberikan valuasi sekitar $ 8,1 miliar untuk saham 51 persen. Jonan, bagaimanapun, telah meminta sosok yang jauh lebih rendah. Menghimpun kapitalisasi pasar FCX di New York Stock Exchange dan bagian pendapatannya dari PTFI, menteri tersebut berpendapat bahwa nilai wajar untuk 51 persen saham di operator Indonesia harus mencapai $ 4 miliar.
Harapan untuk mendapatkan keuntungan segera sebagai hasil divestasi, terutama 10 persen saham yang dijanjikan untuk orang Papua, telah berkurang akibat kebuntuan.
Maryati Abdullah, koordinator nasional pengawas sektor pertambangan Publish What You Pay Indonesia, mengatakan perselisihan semacam itu seharusnya sudah diramalkan. "Perdebatan dalam proses negosiasi bisa diprediksi. Jadi setiap klaim kemenangan setelah kesepakatan divestasi [pada bulan Agustus] sudah prematur, mengingat masih banyak rincian yang belum disepakati, "katanya kepada Mongabay. "Selama tidak ada kesepakatan tertulis, ada kemungkinan besar hal-hal masih bisa berubah."
Seorang wanita dari suku Korowai, yang tinggal di Papua Barat bagian tenggara di Provinsi Papua, Indonesia.(TuboMana).
Perubahan undang-undang pertambangan di Indonesia awal tahun ini menimbulkan harapan bahwa masyarakat adat Papua akhirnya bisa mendapatkan saham di tambang tersebut.
Dengan negosiasi antara pemerintah dan perusahaan yang tersangkut pada isu-isu kunci, para aktivis mengatakan bahwa harapan ini mungkin terlalu dini.
Harapan tinggi bahwa tambang emas terbesar di dunia akhirnya akan memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat yang selama ini berpuluh-puluh tahun menjadi sumber pertengkaran yang telah dikempiskan saat negosiasi menghantam sebuah dinding.
Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan rincian kesepakatan jangka panjang untuk perpanjangan kontrak perusahaan untuk mengoperasikan tambang emas dan tembaga raksasa Grasberg di provinsi Papua, yang akan berakhir pada 2021.
Freeport mengumumkan pada bulan Agustus bahwa mereka telah setuju untuk melakukan divestasi 51 persen saham di anak perusahaannya di Indonesia, PT Freeport Indonesia (PTFI), dimana saat ini memegang 90,64 persen saham, menyusul tekanan yang terus menerus oleh pemerintah untuk mereformasi sektor pertambangan yang telah lama dilihat tidak berbuat cukup untuk memberi manfaat bagi masyarakat lokal atau berkontribusi pada perekonomian nasional.
Sebagai bagian dari perubahan undang-undang pertambangan yang lebih luas, pemerintah mewajibkan semua perusahaan pertambangan membangun pabrik peleburan di dalam negeri; mengubah kontrak yang ada menjadi izin yang lebih fleksibel; dan, bagi mereka yang memiliki pemegang saham mayoritas asing, melepaskan 51 persen saham mereka dalam operasi mereka ke mitra lokal dalam satu dekade dari pertambangan yang mulai diproduksi.
Pengumuman Freeport disambut oleh orang-orang Indonesia, yang banyak di antaranya percaya bahwa negara tersebut telah mendapatkan ujung pendek tongkat itu dalam urusan bisnisnya dengan para penambang asing.
Penduduk asli Papua, khususnya, menyambut baik pengumuman tersebut, dengan harapan kontrak yang digambar ulang pada akhirnya akan mengatasi dampak operasi penambangan perusahaan terhadap masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tapi karena negosiasi antara Freeport dan pemerintah mengenai syarat divestasi tersebut, peran yang akan dimainkan orang Papua dalam menentukan masa depan proyek pertambangan sekali lagi diselimuti ketidakpastian.
 |
| Peta tambang Grasberg di Papua. Gambar oleh AK Rockefeller / flickr. |
Berbagi kekayaan
Pada 2016 saja, operasi Freeport di Indonesia menghasilkan pendapatan $ 3,8 miliar untuk perusahaan induknya. Namun, meski memiliki tambang emas paling menguntungkan di dunia, Papua tetap merupakan provinsi termiskin di Indonesia, di mana 28 persen masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini juga memiliki tingkat kematian dan angka melek huruf terburuk di Asia.
Untuk memastikan bahwa beberapa pendapatan tambang menetes ke orang Papua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan bahwa sampai 10 persen saham PTFI harus disediakan untuk pemerintah Papua dan masyarakat asli Papua.
Namun Freeport menolak keras rencana pemerintah untuk mengelola divestasi tersebut. Dalam sebuah surat tertanggal 28 September, perusahaan tersebut menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat dengan penilaian, waktu dan struktur yang diajukan oleh pemerintah.
Pemerintah telah mengusulkan untuk mengakuisisi saham mayoritas di PTFI pada akhir 2018, namun Freeport menginginkan divestasi tersebut berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun. Ia juga menginginkan agar saham pertama ditawarkan secara publik melalui bursa, daripada dialokasikan langsung ke pemerintah.
Harganya adalah titik lain yang mencuat. Tahun lalu Freeport menawarkan untuk melakukan divestasi 10,64 persen saham di PTFI sebesar $ 1,7 miliar, yang akan memberikan valuasi sekitar $ 8,1 miliar untuk saham 51 persen. Jonan, bagaimanapun, telah meminta sosok yang jauh lebih rendah. Menghimpun kapitalisasi pasar FCX di New York Stock Exchange dan bagian pendapatannya dari PTFI, menteri tersebut berpendapat bahwa nilai wajar untuk 51 persen saham di operator Indonesia harus mencapai $ 4 miliar.
Harapan untuk mendapatkan keuntungan segera sebagai hasil divestasi, terutama 10 persen saham yang dijanjikan untuk orang Papua, telah berkurang akibat kebuntuan.
Maryati Abdullah, koordinator nasional pengawas sektor pertambangan Publish What You Pay Indonesia, mengatakan perselisihan semacam itu seharusnya sudah diramalkan. "Perdebatan dalam proses negosiasi bisa diprediksi. Jadi setiap klaim kemenangan setelah kesepakatan divestasi [pada bulan Agustus] sudah prematur, mengingat masih banyak rincian yang belum disepakati, "katanya kepada Mongabay. "Selama tidak ada kesepakatan tertulis, ada kemungkinan besar hal-hal masih bisa berubah."
Seorang wanita dari suku Korowai, yang tinggal di Papua Barat bagian tenggara di Provinsi Papua, Indonesia.(TuboMana).
0 komentar:
Posting Komentar